Oleh : H. Adlan Daie Analis politik, Sekretaris Umum MUI kab Indramayu.
Penghargaan “Bupati terbaik”, bahkan terbaik se-Indonesia disematkan kepada Lucky Hakim oleh “detikfood” media online Nasional (edisi, 28 April 2026) tanpa indeks dampak sosiologis terhadap daerah yang dipimpinnya.
Kemendagri RI pun, yang setahun lalu memberi sanksi moral, tak tanggung tanggung memberikan penghargaan kepada Lucky Hakim masuk lima besar “Bupati terbaik” di Indonesia, diekspse dalam beragam platform media sosial.
Tulisan ini sebuah perspektif untuk sedikit membedah validitas moral penghargaan tersebut dalam konstruksi analisis dua varian pendekatan, yaitu
Pertama, dalam teori “post truth”, yaitu teori pasca kebohongan Steven Tech, bahwa rezim kuasa politik di era media sosial seringkali mendahulukan politik pencitraan sebagai instrument membentuk persepsi publik, tentu persepsi positif rezim penguasa.
Dalam teori “post truth”, tidak penting out put kinerja terukur secara teknokratis kecuali politik pencitraan selalu bekerja apa yang dulu ditulis oleh George Orwell tentang bahaya politik pencitraan bahwa :
“Bahasa politik dirancang untuk memproduksi kebohongan seolah tampak kejujuran, kejahatan dibungkus seolah atensi keberpihakan dan kepalsuan diiklankan, dipaksakan untuk dicintai rakyatnya”, tulis George Orwell .
Dengan kata lain, ini adalah sebuah model dalam pemasaran politik “post truth” bahwa tampilan “kulit luar”, wajah politik “glowing” dan “skincare” plastik politik lebih penting dari capaian kinerja teknokratis sejauh pencitraan “kepalsuan bisa dipaksakan” untuk dicintai rakyat.
Kedua, penghargaan sebagai Bupati terbaik dapat “dikonfrontir” secara teknokratis dengan capaian kinerja Bupati berbasis data BPS. Ini cara kredibel dan akuntabel untuk membaca indeks kelayakan mendapatkan penghargaan.
Data BPS tahun 2025, diekspose awal tahun 2026, artinya Lucky Hakim satu tahun memimpin Indramayu. Data BPS tersebut memotret Indramayu dalam posisi “buncit” dari 27 kab/kota di Jawa Barat dalam tiga variabel.
Yaitu “indeks daya saing” sangat lemah dengan skor indeks 3,8. Adapun “rata rata lama sekolah” penduduknya hanya 7,06 dan jumlah penduduk miskin 11, 92%. Ini dua variabel paling ‘buncit’ , paling “asfala safilin” – dari 27 kab/kota di Jawa Barat.
Data data BPS tahun 2025 tentang tiga variabel potret Indramayu di atas secara rata rata di bawah indeks rata rata capaian nasional dan di bawah rata rata regional Jawa Barat dalam tahun yang sama (2025).
tulah data kredibel BPS tentang potret Indramayu 2025, out put kinerja Bupati dalam satu tahun, tak dapat ditutup tutupi oleh pencitraan, kliping kliping vidio pendek dan speak up narasi politik manipulatif di beragam platform media
Update riset survey “pew reaseach” yang diadaptasi LSI menemukan kecenderungan baru bahwa publik makin tinggi tingkat resistensi dan daya tolaknya terhadap politik pencitraan yang “overload” dan berlebihan betapa pun dibungkus manipulasi angka angka keberhasilan administratif.
Pencitraan yang berlebihan justru membanting “anjlok” tokoh yang hendak dicitrakan berprestasi ketika citra keberhasilan yang diiklankan dan dipaksakan di ruang publik tidak rasional diuji dalam realitas “suasana kebatinan”, ketika citra keberhasilan gagal divalidasi ambang batas moral publik.
Imuan politik Noams Chomsky dalam teori komunikasi politik memberi batas “pembeda” antara “pencitraan politik” dan “citra politik”
Pencitraan dibangun di atas kepalsuan fatamorgana dalam marketing politik bersifat instan sementara “citra politik” tumbuh dari proses aktivisme politik dan dialektika intelektual yang kuat hingga membentuk karakter wibawa personal yang kuat.
Pesan tulisan singkat ini adalah bahwa rejim politik dibatasi waktu tapi merawat moralitas bernegara adalah tanggung jawab abadi untuk diwariskan bagi generasi masa depan.
Nilai kehadiran seorang Bupati dipilih rakyat bukan sekedar bekerja administratif dan teknokratis tapi kerja keteladanan pemimpin sebagai sumber nilai moral kepatutan publik.
Karena itu, mengutip pesan Al Qur an Q.S. Al Imron, 104 (bagi yang masih percaya doktrin Al Qur’an) “harus ada di antara kita menjadi kelompok pengingat” menjaga “kewarasan” publik untuk menuntun “umat” (bangsa) naik derajat dan kualitas keadabannya.
Sementara puja puji yang overload dan berlebihan yang direkayasa kuasa politik untuk menutup kepalsuan hanya cara primitif justru mempercepat jalan akhir menuju “kuburan” politik yang nista dan nestapa.
Sejarah berulang ulang telah membuktikannya.
Wassalam
Indramayu, 1 Mei 2026