INDRAMAYU, (NMEDIA.id). – Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu telah mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk berkonsultasi terkait program revitalisasi tambak Pantura.
Bahkan, jajaran legislatif itu turut mengajak perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) yang cukup vokal dalam menolak rencana revitalisasi tambak Pantura di wilayah Kabupaten Indramayu.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Imron Rosadi, mengatakan, kehadiran perwakilan Kompi tersebut untuk menyampaikan langsung harapannya kepada pemerintah pusat.
Sebab, menurut dia, jangan sampai permasalahan Proyek Strategis Nasional (PSN) malah berlarut-larut, dan tidak ada solusinya, sehingga Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu mendatangi KKP.
“Alhamdulillah, forum kemarin sangat cair, dan diskusinya juga tidak mentok. Insyaallah, bisa menjadi solusi terbaik untuk semuanya,” kata Imron Rosadi saat ditemui di DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Selasa (21/4/2026).
Ia mengatakan, dalam diskusi itu perwakilan Kompi menyampaikan beberapa hal yang menjadi keinginan para petambak yang kini menggarap lahan milik Perhutani, dan akan menjadi lokasi PSN tersebut.
Pihaknya mengakui, Kompi juga sempat memberikan beberapa opsi apabila program revitalisasi tambak Pantura yang membentang dari Bekasi, Karawang, Subang, hingga Indramayu, itu, harus tetap berjalan.
Di antaranya, skema kemitraan, ganti rugi biaya yang dikeluarkan untuk membuat tambak, menggeser titik sementara yang ditentukan Perhutani dan telah diberikan ke KKP, hingga lainnya.
Pasalnya, titik tersebut sudah banyak yang beralih fungsi menjadi sawah maupun permukiman, bahkan salah satu sudut rumah warga pun hampir dipasang patok untuk pengukuran proyek itu.
“Makanya, Kompi memberi masukan agar titiknya dikaji ulang, dan kalau bisa di keser ke lokasi yang belum digarap, karena masih banyak lahan yang belum digarap, sehingga dinilai lebih cocok untuk PSN tersebut,” ujar Imron Rosadi.
Ia menyampaikan, Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu juga meminta pihak terkait untuk gencar menyosialisasikan rencana revitalisasi tambak Pantura kepada para petambak.
Pasalnya, selama ini tidak sedikit petambak yang menerima informasi terkait PSN tersebut secara tidak utuh, misalnya, terkait uang kerohiman, sehingga dikhawatirkan berpotensi memicu gejolak.
Padahal, berkaitan uang kerohiman itu belum dirumuskan, karena pemerintah harus mengukur dahulu luasan tambak yang dikelola masyarakat, dan menjadi lokasi untuk program revitalisasi tambak Pantura.
“Ini juga butuh kehati-hatian, dan tidak bisa sembarangan, sehingga kami memohon semuanya bersabar untuk mencari solusi terbaik. Kami di Komisi II DPRD Indramayu juga akan mengawal ini sampai selesai,” Pungkasnya. (Wir/NM)
