INDRAMAYU, (NMEDIA.id).- Kebijakan Work From Home (WFH) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam merespons pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, belum semua menerapkan kebijakan tersebut.
Seperti misalnya di Indramayu, Kebijakan tersebut hingga kini belum diterapkan, kondisi ini menimbang berbagai aspek kearifan lokal di daerah kabupaten Indramayu dengan mempertimbangkan dampak dan resikonya.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan, hingga kini pihaknya sedang mengkaji penerapan WFH di lingkungan Pemkab Indramayu. Ia menilai, kebijakan itu tidak bisa langsung diterapkan karena harus mempertimbangkan berbagai faktor.
“Masih dikaji, sedang kami pelajari. Saya tidak mau apa-apa langsung buru-buru. Khawatirnya tidak sesuai dengan kearifan lokal di sini,” ujar Lucky, Selasa (11/11/2025)
Lucky menyatakan, masih membutuhkan waktu untuk mengkaji berbagai dampak dan risiko dari penerapan WFH bagi ASN. Ia juga harus mendengar pendapat dari masyarakat, apakah mereka mau mendapat pelayanan dari ASN yang melakukan WFH.
“Kalau ternyata bisa, ya kenapa tidak. Itu adalah suatu penghematan,” tukas Lucky.
Lucky mengatakan, dana TKD Kabupaten Indramayu tahun 2026 memang mengalami pemotongan, besarannya bahkan mencapai Rp 344 miliar.
” Pemangkasan anggaran ini Pemkab Indramayu pun harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Terlebih saya punya komitmen pembangunan di Indramayu harus tetap berjalan walau adanya pemangkasan,” ujarnya
WFH sendiri, menurut Lucky, bukan satu-satunya cara efisiensi. Terlebih, Pemkab Indramayu untuk saat ini sangat membutuhkan para ASN dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Seperti diketahui, Pemprov Jabar mulai menerapkan kebijakan WFH) atau bekerja dari rumah bagi ASN di lingkungan Pemdaprov Jabar setiap Kamis. Kebijakan itu diterapkan dalam rangka efisiensi anggaran di lingkup Pemprov Jabar.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyatakan, WFH mengurangi penumpukan pegawai di kantor, pengurangan penggunaan listrik air, hingga mengurangi kemacetan di jalan raya.
KDM menjelaskan, ASN yang bekerja dari rumah akan menjalankan tugas dengan menerapkan sistem berbasis kinerja. Skema tunjangan kinerja akan dibedakan antara ASN yang bekerja di lapangan dan yang bekerja dari rumah.
“Bekerja dari rumah tetap bekerja menggunakan sistem. Nanti beda tunjangan kinerjanya antara yang bekerja di lapangan dengan tingkat risiko tinggi, dan yang bekerja di rumah,” ungkap Dedi.
Dedi pun menyarankan pemda kabupaten/ kota di Jabar untuk menerapkan kebijakan serupa, yakni WFH. Efisiensi anggaran diharapkan dapat membuat kinerja ASN lebih adaptif. (Lang/NM)
