INDRAMAYU, (NMEDIA.id).- Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Tb Haeru Rahayu, memastikan, program revitalisasi tambak Pantura tidak menyumbang angka kemiskinan dan pengurangan di Indramayu, malah justru meningkatkan kesejahteraan para petambak.
” Itu keliru pandangan seperti ini. Saya pertaruhkan reputasi saya. Makanya lihatlah, banyak program PSN yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan hasilnya ternyata jauh mengangkat harkat dan martabat kesejahteraan masyarakat.” ujar Tb Haeru Rahayu saat ditemui di Pendopo Bupati Indramayu, Jalan Letjen Sutoyo, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Selasa (7/4).
Pasalnya, visi program revitalisasi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu benar-benar ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat petambak, khususnya di wilayah Pantura dari mulai Bekasi, Karawang, Subang, hingga Indramayu.
“Kami punya catatan, untuk pekerjaannya saja lebih dari seratus ribu total, dari hulu hingga ke hilir. Gitu, coba bayangkan. Ini, jadi kalau ada yang mengatakan menyengsarakan masyarakat, menurut saya sangat keliru sekali,” ujarnya
Karenanya, menurut dia, pemerintah pusat melalui KKP hingga kini terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah selanjutnya dalam revitalisasi tambak Pantura.
“Poin penting dalam program ini adalah meningkatkan kesejahteraan petambak, karena pemerintah tidak ingin menyusahkan masyarakat, sehingga visinya sangat jelas,” ungkapnya
Ia mengatakan, KKP juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PSN revitalisasi tambak ikan di wilayah Pantura dari mulai Bekasi, Karawang, Subang, hingga Indramayu.
Pihaknya mengakui, program itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan langsung selesai dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan proses serta mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Karenanya, pemerintah pusat hingga daerah bersama-sama merealisasikan proyek revitalisasi tambak Pantura yang membentang dari Bekasi hingga Indramayu sesuai koridornya, dan mengajak masyarakat untuk turut mengawasinya.
“Kami memiliki niat baik untuk meningkatkan produktivitas tambak ikan di Pantura melalui program revitalisasi ini, dan semuanya dilaksanakan secara transparan sesuai undang-undang,” ujar Tb Haeru Rahayu.
Ia menyampaikan, program itu merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas budidaya perikanan di Pantira yang selama ini didominasi metode tradisional.
Melalui program tersebut, pemerintah ingin menata ekosistem budidaya secara menyeluruh mulai dari aspek lingkungan, peningkatan produktivitas, hingga nilai keekonomian yang lebih baik bagi masyarakat.
Sebagai gambaran, KKP tengah melaksanakan proyek serupa di Waingapu, NTT, berupa pembangunan tambak udang terintegrasi seluas hampir 2.000 hektare, dan nilai investasinya mencapau Rp 7,2 triliun.
Namun, di wilayah Pantura komitmen anggaran yang disiapkan mencapai tiga hingga empat kali lipat, dan menjadi bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam memajukan sektor perikanan budidaya nasional.
“Jika masih ada hal yang belum dipahami terkait program revitalisasi ini, maka kami mengajak semua elemen duduk bersama, dan berdialog untuk mencari solusinya bersama-sama,” Pungkasnya. (Wir/NM)
